Ancaman fiskal akibat MBG dan Kopdes Merah Putih

Pembelian minyak dari Rusia tidak semudah itu dilakukan. Kenapa demikian? Karena kita terikat perjanjian dengan Eropa (semisal perjanjian tarif dengan Amerika Serikat). Sementara rumornya, Rusia tengah diberi sanksi oleh negara-negara Eropa.

Keputusan pemerintah tidak menaikkan harga BBM bersubsidi hanya menaikkan harga BBM non subsidi tetap bisa memicu masalah baru. Sebab, jika kenaikan harga BBM non subsidi terjadi berkali-kali, maka masayrakat bisa beralih ke BBM subsidi lantaran daya beli menurun.

Akibatnya stok BBM subsidi bisa cepat habis, maka pemerintah harus berpikir lagi untuk menyiapkan stoknya. Sebenarnya, dampak kenaikan BBM ini sudah terasa di berbagai wilayah luar Jawa.

Jika situasinya sebagaimana dijelaskan terjadi, maka bisa dipastikan akan memfokuskan pendistribusian BBM untuk wilayah Jawa-Bali atas dasar jumlah penduduknya besar. Fokus distribusi tadi guna mengantisipasi terjadinya “chaos,” karena Jawa merupakan tolak ukur politik nasional.

Lawatan Presiden Prabowo Subianto ke sejumlah negara, dianggap banyak kalangan sebagai tindakan yang “terlalu banyak melakukan diplomasi.” Hal itu justru bisa menjadi blunder.

Selanjutnya, pemerintah diduga akan memaksa perbankan untuk membiayai program-program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Tindakan ini jika cash flow pemerintah menipis, maka bank-bank diminta memberikan likuiditas.

Likuiditas sendiri adalah kemampuan personal atau perusahaan memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek (utang) secara tepat waktu menggunakan aset lancar, bisa berupa uang tunai atau aset yang mudah dikonversi menjadi kas, tanpa mengurangi nilainya secara signifikan. Jika dilihat dari pengertian ini, maka aset yang sangat dimungkinkan diubah menjadi uang tunai.

Melihat itu, maka dipastikan pemerintah tidak ingin proyek prioritas MBG dan Kopdes Merah Putih macet. Oleh banyak pengamat, dalam hal ini bank-bank dipaksa membiayai proyek tidak visible. Hal ini menjadi ancaman karena bank-bank yang “sehat” bakal “sakit.”

Akhir Mei (2026) diprediksi kalangan pengusaha BBM-LPG sudah tidak mau lagi menyimpan stok, mau tidak mau pilihannya adalah PHK (pemutusan hubungan kerja), mengingat ketersediaan bahan baku sudah masuk kategori “force majeure.”

Sehingga pada Juni (2026) terjadi akumulasi dari situasi-situasi yang sebelumnya dan menyebabkan “government shutdown,” meski sebenarnya sudah terjadi di sejumlah pemerintah daerah (pemda).

Bila masyarakat tidak menyadari ancaman ini karena merasa tidak terjadi apa-apa, kondisinya lebih berbahaya karena masyarakat tidak ada persiapan. Apa yang dirasakan masyarakat tersebut adalah dampak dari propaganda para buzzer yang membangun opini bahwa negara baik-baik saja.

Kalangan akademisi yang mengkritik langkah-langkah pemerintah sebagai bentuk “peringatan dini,” malah dijuluki antek-antek asing.